ni hasil reviewnya ama study kasusnya... smoga bermanfaat ya...
^_^
1. PENGANTAR
Pada
seperempat abad terakhir, desentralisasi hampir tak tergoyahkan. Hampir semua
orang mendukung desentralisasi, dari sentralisasi Perancis (Guyomarch 1999; Cole 2003) ke Jerman yang
sudah terdesentralisasi (Wollmann 2001); dari Inggris mayoritas (Pollitt,
Birchall, and Putman 1998) ke konsensual Denmark dan Belanda (Kickert 2000: 30;
Christensen 2000); dari barat (USA, lihat Osbourne dan Gaebler 1992: ch. 9) ke
timur (Jepang, lihat Yamamoto 2004), dan dari Utara (Horvath 2000) ke (Eropa)
Selatan (Itali, lihat Carbone 2000) dan, bahkan, global selatan (New Zealand,
Boston et al. 1996: 81-2). Sejak tahun
2001 white paper di Pemerintahan
Eropa Komisi Uni Eropa telah resmi mendukung peraturan fungsi desentralisasi
untuk lembaga otonom (pada subsidiaritas lihat Middlemas 1995; pada
badan-badan, Vos 2003). Desentralisasi memainkan perannya sebagai aturan
sentral pada sebagian besar ideologi manajemen publik, konsep New Public
Management (NPM, lihat Hood 1991; Pollitt 2003: ch. 2).
Bab
ini secara khusus membahas:
·
Sejarah dari
desentralisasi
·
Eksplorasi konsep, dan
mengidentifikasi sejumlah pemahaman
·
Mengidentifikasi
argumen kunci
·
Mempertimbangkan
alternatif “sentralisasi”
·
Merangkum beberapa
fakta tentang desentralisasi
2. DESENTRALISASI : SESUATU YANG KEKAL
Argumen tentang
desentralisasi dan sentralisasi adalah sesuatu yang telah usang seperti studi
administrasi publik atau mungkin jauh lebih tua. Dalam sejarah Inggris,
misalnya, dalam Magna Carta 1215 dapat diartikan sebagai permintaan akan bentuk
yang lebih desentralisasi dari administrasi, yaitu lebih banyak kewenangan dari
desentralisasi dan mengurangi kewenangan King John. Enam abad kemudian atau
lebih, tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan John Stuart Mill sebagai pelopor
desentralisasi, sementara Jeremy Bentham, Napoleon, dan Lenin sering disebut
sebagai pendukung sentralisasi. Beberapa pemimpin politik, seperti Mao Zedong
tampaknya telah berputar kearah berlawanan menurut keadaan.
Pertimbangan
desentralist tahun 1851:
Sentralisasi
adalah sistem pemerintahan dimana jumlah terkecil dari pikiran, dan mengetahui
sedikit, dan memiliki paling sedikit kesempatan untuk mengetahui dan memiliki kepentingan
terkecil dalam bekerja dengan baik, memiliki manajemen atau kontrol atas hal
itu. (Toulmin Smith 1851, dikutip dalam Dunsire 1973: 69-70).
Di Amerika
Serikat timbul perdebatan panjang yang belum terselesaikan mengenai hak dan
peran masing-masing antara pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan
pemerintah setempat. Argumen ini kembali ke pembuat konstitusi Amerika
(misalnya, kontes antara Hamiltonians dan Jeffersonians). Demikian juga di Perancis
dan Jerman telah terjadi perdebatan berkelanjutan tentang keseimbangan antara
otoritas sentralisasi dan desentralisasi.
3. PEMETAAN KONSEP
Desentralisasi: Pengertian dan Makna
Istilah
"desentralisasi" di Inggris telah digunakan dalam berbagai cara,
dalam bahasa lain, seperti decentralisation (Perancis), decentramento (Italia) atau decentralisatie
(Belanda).
Tidak mungkin
untuk menstandardisasi penggunaan kata desentralisasi dan memberikan makna yang
akan diterima secara universal. Kita tidak dapat menghapus keragaman tetapi
kita bisa mencari klarifikasi serta mengidentifikasi aplikasi utama dalam
manajemen publik, dan mungkin menemukan titik temu dari kata desentralisasi.
Seperti Henry Mintzberg mengatakan: "ini mungkin topik yang paling
membingungkan dalam teori organisasi" (Mintzberg 1979: 181).
Terdapat lima
pilihan dalam menyebarkan kewenangan, yaitu:
1.
Desentralisasi politik
dan/ atau desentralisasi administratif
ð adalah
otoritas untuk dapat menyebarkan kekuasaan dari tingkat politik pusat kepada
politisi terpilih lainnya.
2. Teritorial
desentralisasi, atau apa?
ð dalam
sejumlah kasus desentralisasi diberlakukan sebagai fenomena teritorial:
otoritas dibagi pada unit-unit teritorial yang lebih besar ke unit yang lebih
kecil.
3. Desentralisasi
kompetitif atau nonkompetitif?
ð jika
otoritas harus dibagi-bagi, bagaimana hal ini harus dilakukan?
Pasar kompetitif adalah
sesuatu yang terkenal, cara desentralisasi dalam koordinasi pengambilan keputusan, dan
peningkatan penggunaan mekanisme pasar dalam kinerja tugas publik (Lane 2000;
Osborne dan Gaebler 1992).
4. Desentralisasi
internal dan/ atau desentralisasi eksternal?
ð otoritas
dapat dibagi-bagi dalam suatu organisasi yang ada atau ditransfer ke organisasi lain yang baru.
5. Desentralisasi
Vertikal atau Horizontal?
ð desentralisasi
diasmusikan sebagai fenomena vertikal dan terdapat pendistribusian kewenangan
dari para aktor dalam proses desentralisasi. Dalam desentralisasi vertikal,
kita juga harus menyadari adanya desentralisasi horizontal. Menurut Mintzberg,
desentralisasi horizontal mengacu pada sejauh mana kontrol nonmanajer dalam
proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian,
anggota organisasi memiliki hubungan yang erat yang dikendalikan oleh manajer
lini dengan pola horizontal yang tersentralistik.
4. ARGUMENTASI DAN SANGGAHAN
Kenapa Desentralisasi Begitu Terkenal?
Desentralisasi
sangat popular karena dapat bermanfaat untuk administratif dan politik.
Desentralisasi tidak berarti organisasi yang lebih kecil. Bahkan ada
doktrin hierarkinya menjadi lebih pendek, dan rentang kendali yang sempit. Dengan
adanya desentalisasi menyebabkan suatu organisasi dapat mempercepat dalam
membuat suatu keputusan dan mengefisienkan waktu dan biaya. Desentralisasi membawa keuntungan-keuntungan
dalam adminsitrasi selain itu mendorong inovasi-inovasi setiap daerah serta
dapat membawa para pemimpin semakin dekat dengan masyarakat dan meningkatkan
kemampuan reaksi organisasi dan tanggap terhadap permasalahan yang ada. Desentralisasi
juga dapat meningkatkan motivasi anggota organisasi dan berempati terhadap
organisasinya daripada organisasi pusat. Dikatakan juga bahwa desentralisasi
merupakan suatu ortoritas atau aktivitas yang pendelegasiaanya diberikan kepada
masyarakat lokal.
Desentralisasi
otoritas politik akan membuat politisi lebih akuntabel. Desentralisasi
akan mempromosikan kepercayaan, karena keputusan politik akan dibawa lebih
dekat ke lapangan. Desentralisasi politik akan melibatkan pemerintah
daerah secara luas (John Stuart Mill).
Bagi warga Perancis
banyak, desentralisasi identik dengan kemunduran sosial, kesenjangan, bahkan
kembali ke preorder Republik. Republikan menyamakan keseragaman wilayah
dengan ide-ide kemajuan, kesempatan yang sama, dan kewarganegaraan. (Cole
2003:2). Ada pun rangkuman argumen terhadap desentralisasi sebagai berikut:
·
Argumen
yang Mendukung Desentralisasi Administrasi
1. Desentralisasi
(baik vertikal dan horisontal) dapat mempercepat pengambilan keputusan dan
mengurangi informasi yang berlebihan sehingga lebih efisien.
2. Desentralisasi
berarti bahwa keputusan yang diambil lebih dekat ke pengguna/ konsumen dan
keputusan cenderung lebih responsif terhadap para pengguna.
3. Desentralisasi
meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperhitungkan perbedaan antara satu
konteks lokal dan lainnya.
4. Desentralisasi
dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi intervensi politik
(kasus misalnya kerja dengan warga negara, fungsi regulasi, dll).
5. Desentralisasi
mendorong inovasi.
6. Desentralisasi
meningkatkan motivasi staf sehingga timbul rasa memiliki.
·
Argumen
yang Mendukung Desentralisasi Politik
1. Devolusi
kekuasaan politik lebih mendekatkan kepada warga negara.
2. Devolusi
kekuasaan politik membuat politisi lebih transparan dan akuntabel.
3. Devolusi
kekuasaan mendorong untuk lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui
pemungutan suara.
4. Devolusi
kekuasaan politik memungkinkan masyarakat lebih ekspresif terhadap perbedaan
lokal dan regional
·
Argumen
yang Mendukung Sentralisasi (Politik dan Administrasi)
1.
Sentralisasi
memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi.
2.
Sentralisasi
memungkinkan organisasi untuk mempertahankan massa kritis.
3.
Sentralisasi dalam
bentuk standardisasi mengarah pada keadilan
dalam memperoleh pelayanan. Namun otonomi lebih rentan terhadap
ketidakadilan.
4.
Sentralisasi membuat
koordinasi kebijakan dan program lebih mudah untuk dicapai.
5.
Sentralisasi membuat
garis akuntabilitas jelas dan lebih mudah dipahami oleh warga.
Tak selamanya desentralisasasi
diterima oleh semua negara, seperti di Perancis, Selandia Baru dan Inggris yang
kekuasaannya terpusat dan menganggap desentralisasi sebagai angin lalu.
Sedangkan negara yang menganut desentralisasi misalnya Amerika Serikat, Jerman,
bahkan Indonesia memberikan wewenang untuk mengelola rumah tangganya sendiri
karena dianggap dapat mempercepat pembuatan keputusan secara efektif dan
efisien.
5. STUDI PILIHAN
Desentralisasi: Teori dan Bukti
5.1 Teori Kontingensi
Dalam skema kontingensi,
desentralisasi berfungsi sebagai variabel perantara, dalam artian bahwa ia
disebabkan oleh hal lain (seperti, bertambahnya ukuran organisasi, menurut
teori birokrasi atau meningkatnya ketidakpastian fungsi, menurut teori
organik/mekanistik), tetapi memiliki pengaruh yang secara prinsip lebih
“sesuai” dan dapat meningkatkan kinerja.
5.2 Teoritikus Organisasi
Selama
30 tahun terakhir, Mintzberg berpengaruh besar dalam teori desentralisasi. Ia
berpendapat bahwa desentralisasi harus dianggap sebagai salah satu dari
beberapa “parameter rancangan” organisasi. “Hubungan antara parameter rancangan
tentunya bersifat timbal balik, tidak sekuensial” (Mintzberg, 1979). Seperti
halnya ahli teori kontingensi, Mintzberg menganggap efisiensi fungsional
sebagai mesin utama desentralisasi. Namun, klasifikasi bentuk organisasinya
jauh lebih canggih dan kompleks.
Implikasi dari
pelatihan dan profesionalisasi menyebabkan struktur yang terdesentralisasi,
karena staf tersebut tidak bisa bekerja efektif atau tidak bisa mempertahankan
motivasi jika selalu dibatasi ketat oleh aturan dan instruksi dari level atas
organisasi.
Dalam bagian
lain analisisnya, Mintzberg menawarkan tipologi berbeda: sebuah “kontinum
kontrol terhadap proses keputusan” dan sebuah kontinum mekanisme
pengkoordinasian. Keduanya berpotensi sangat berguna untuk analisis
desentralisasi dan keduanya dibahas disini (gbr. 1 dan 2).
Situasi ---
Informasi --- Saran --- Pilihan --- Kewenangan --- Pelaksanaan
What
can What should What
is intended What
is done
be
done be done to be done
Gambar 1. Pola Kontrol atas Pengambilan Keputusan
|
Sentralisasi Horizontal ß
|
Pengawasan Langsung
|
Standardisasi Proses Kerja
|
Standardisasi Keluaran
|
Standardisasi Kemampuan
|
Saling Menyesuaikan
|
Desentralisasi à
Horizontal
|
Gambar 2. Mekanisme Pola Koordinasi
Kontinum ini
menunjukkan bahwa dalam proses desentralisasi harus ada pembagian dalam
mengidentifikasi pengambilan keputusan yang disentralisasi dan mana yang
didesentralisasi, dan apa efek dari pola ini terhadap output akhir.
Scott (1987)
membahas desentralisasi bahwa salah satu ciri penting dari bentuk organisasi
hirarki adalah sistem komunikasi yang tersentralisasi, yang relatif efisien
dalam mengatasi informasi rutin, tetapi tidak begitu baik untuk menangani
kompleksitas tinggi dan/atau ambiguitas.
6.
DESENTRALISASI
DALAM ADMINISTRASI PUBLIK DAN LITERATUR MANAJEMEN PUBLIK
Mentransfer
teori kontingensi ke dalam sektor publik kontemporer, harus ada perubahan dalam
desentralisasi dengan meningkatkan atau mempertahankan kinerja pemerintahan.
Menurut teori organik, kontingensi dapat berubah dalam tugas, misalnya
pemerintah terlibat dalam teknologi tinggi yang lebih kompleks, atau dalam
melakukan perbaikan masalah-masalah sosial. Sedangkan kontingensi yang baru
mengacu pada teori birokrasi, bahwa peningkatan fungsi spesialisasi dan
formalisasi dalam pemerintahan mengarah pada desentralisasi yang tidak lebih
kompleks dari pada birokrasi. (Catatan: asumsi dari teori organisasi bahwa
birokratisasi sama dengan desentralisasi). Namun ini adalah kebalikan dengan
yang para penulis manajemen katakan bahwa birokrasi merupakan bentuk terkait
dari sentralisasi organisasi. Terdapat beberapa kelompok ilmiah yang bekerja di
antara asumsi di atas:
1. Teoritikus
Jaringan
Castells (1997)
mengatakan bahwa untuk mendukung visi dunia baru, pemerintah wajib memberikan
tekanan-tekanan baru dengan melepaskan peran sentral mereka.
Negara berongga (the Hollow State) ditandai oleh
banyaknya pelaksanaan politik dilakukan oleh pelaku otonom, kompleksitas dalam
pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan tidak dapat dikontrol oleh pusat
dan pengambilan keputusan melibatkan lebih banyak aktor dan menjadi lebih
kompleks (Klijn, 2002: 151).
2. Aliran
Utama Administrasi Publik Tradisional
Pollitt, Birchal, dan
Putman meneliti teori dan praktik manajemen desentralisasi dengan 16 sampel,
mulai dari rumah sakit, sekolah, hingga departemen sosial/ asosiasi pada 1998. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi substansial telah terjadi
meski di luar bayangan para pembuat kebijakan hingga disertai langkah-langkah
signifikan sentralisasi dengan adanya pergeseran pemerintah lokal yang
mengawasi pemerintah pusat. Sehingga peningkatan kinerja dan produktivitas
dituntut oleh pemerintah pusat disertai dengan adanya transparansi.
Terdapat
tiga kunci dalam teori pilihan publik, yakni:
·
Kompetisi akan
melahirkan kinerja yang lebih baik.
·
Menginformasikan
kinerja kepada publik akan dapat meningkatkan kinerja.
·
Maka akan bergeser dari
organisasi yang lebih besar ke organisasi yang lebih kecil karena organisasi
yang berukuran besar dapat menurunkan tingkat efisiensi dan respons terhadap
pelanggan menjadi berkurang.
Talbot (2004) melihat adanya disagregasi
(perpecahan) struktural yang disertai dengan kebebasan dalam mengelola keuangan
dan aparaturnya dalam bekerja. Hal ini seharusnya menjadi lebih efisien dan
responsif terhadap masyarakat. Selain itu, James (2003) menyimpulkan bahwa
efisiensi teknis terbukti secara substansial dengan adanya masalah
eksternalitas, terfokus pada tujuan organisasi sendiri, dan pada akhirnya
mengabaikan efek sistem pemerintahan secara keseluruhan.
Laegreid (2003: 27) menyatakan bahwa strategi
utama dalam reformasi di Norwegia adalah mencegah adanya privatisasi dengan
berkonsentrasi pada pengalihan struktur ke dalam sektor publik.
Kettl (2000) menggambarkan perkembangan
di pemerintahan Amerika dan mengindikasikan peralihan sebagai salah satu dari
dua dimensi dari transformasi terakhir. Pekerjaan pemerintahan federal
dilakukan melalui kemitraan dengan negara, pemerintah daerah, asosiasi
sukarela, dan perusahaan swasta (lihat juga Peterson 2000).
3. Informatika
Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak yang signifikan terhadap isu
sentralisasi/ desentralisasi. TIK dijadikan sebagai alat penyelenggaraan
desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi dalam pemerintahan yang lebih baik,
selain itu TIK dapat mengefisiensikan waktu dan biaya administratif. Namun, TIK
memiliki kekurangan dan berdampak negatif apabila para pembuat kebijakan atau
birokrat tingkat bawah tidak mampu menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi yang ada.
Singkatnya, penggunaan TIK modern baik dalam sentralisasi
maupun desentralisasi harus disertai dengan pertanggungjawaban, serta warga
negara dan perwakilan yang terpilih (anggota DPR) harus diberi kesempatan untuk
memeriksa dan mengkritisi sistem ini sebelum point of no return.
4. Teori
Kelembagaan Baru
Pandangan
ini menganggap bahwa efisiensi akan dicapai apabila terjadi
restrukturisasi organisasi, dengan
demikian, reformasi dapat dilihat sebagai hal untuk menjaga atau meningkatkan
legitimasi (dan karier para reformator/ mempertahankan kekuasaan) terhadap
sesuatu untuk meningkatkan efisiensi dan respons. Selain itu, perlu adanya
tindakan nyata daripada hanya sekedar kata atau tulisan.
5. Studi
Federalis
Studi federalis telah lama dihormati
Amerika, Belgia, Jerman, dan Australia. Dalam hal ini tidak mungkin dilakukan
keadilan karena sangat selektif dalam menghasilkan wawasan yang berguna. Studi
federalis sering menunjukkan hubungan yang intim dan kompleks antara
desentralisasi politik dengan administratif. Kedua hal tersebut dapat bergerak
secara bersama-sama atau mungkin tidak. Studi federal kadang-kadang
mengkonfirmasi adanya kesenjangan besar antara retorika dan kenyataan. Misalnya
penilaian kebijakan Presiden Reagan awal 1980-an.
Simpulan:
1.
Desentralisasi
merupakan salah satu konsep paling banyak variasinya dan berperan penting dalam
wacana manajemen publik di masa datang.
2. Terdapat
banyak bukti, dari berbagai metodologi dan perspektif teoretis, untuk
menunjukkan bahwa desentralisasi bisa memberikan peningkatan efisiensi dan
respons terhadap pengguna.
3. Gerakan
ahli teori institutionalist baru sulit diabaikan. Banyak yang mengatakan bahwa
desentralisasi mungkin lebih berhubungan dengan legitimasi dibanding efisiensi
yang terukur atau respons konsumen.
4. Penelitian
yang ada mendukung ide bahwa desentralisasi seringkali memiliki efek samping.
Ketika desentralisasi mengambil bentuk partnership
atau networking bisa jadi
transparansi berkurang.
B.
ANALISIS
KASUS
Desentralisasi
menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2000 pada masa
pemerintahan Habibie. Namun pelaksanaan desentralisasi di Indonesia belum
terlaksana secara komprehensif, sehingga hanya beberapa daerah Provinsi,
Kabupaten/ Kota saja yang berhasil melaksanakan desentralisasi, seperti
Kabupaten Jembrana-Bali, Kabupaten Boalemo-Gorontalo, Kabupaten Sragen-Jawa
Tengah, dll.
Kali
ini kami mencoba membahas Desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Kabupaten yang terletak
jauh dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini melejit namanya karena pemakaian
teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan birokrasi kepada penduduk
Sragen yang kebanyakan tinggal di pedesaan.
Bupati Sragen
Untung Wiyono, yang suka meneriakkan ”merdeka” dalam pidatonya, paling tidak
meluncurkan 21 kebijakan. Delapan di antaranya diadopsi oleh pemerintah pusat. Kedelapan kebijakan
yang diadopsi pusat itu adalah pelayanan perizinan satu pintu, pemerintahan
elektronik, perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dengan sistem kompetensi,
budidaya pertanian organik, sistem informasi manajemen kependudukan, resi
gudang, desa siaga sehat, dan pembiayaan mikro. Sragen bahkan sudah
memproduksi komputer rakitan dengan merek Sratek (Sragen Teknologi). Selain
itu, Sragen juga membuka jasa konsultan daerah yang membutuhkan bantuan
pembaruan pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi.
Kedelapan
aplikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kota Sragen merupakan wujud dari
desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat C.W.
Van Der Pot dalam bukunya Handhoek van Nederlandse Staatrech bahwa
Desentralisasi akan didapatkan apabila kewenangan mengatur dan mengurus
penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat
melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri
bersifat otonomi. Dimana Kabupaten Sragen menjalankan fungsi kebebasan
mengelola daerahnya sendiri dengan melakukan optimalisasi dan penguatan pada
bidang-bidang serta potensi yang ada di Kabupaten Sragen.
1. Pelayanan
Perijinan Satu Pintu
Pelayanan perijinan Satu Pintu, atau
selanjutnya sering disebut badan pelayanan Terpadu (BPT)
dibentuk sejak bulan Oktober 2002. Tujuan berdirinya badan ini agar Sragen
memiliki pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima dan satu pintu. Dengan
demikian, diharapkan akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi
penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat
Kabupaten Sragen. Jumlah perizinan yang dilayani pun meningkat seperti pada
2006 sebanyak 6.576 menjadi 7.179 pada 2007.
Dengan
one stop service di BPT ini Pemkab Sragen tak
mempersulit pengurusan izin ataupun surat lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk,
akte kelahiran, akte kematian, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan,
surat izin usaha, pajak reklame, hingga izin penutupan jalan. Bahkan, jika
membutuhkan informasi atau ingin melakukan pengaduan, tersedia pula petugas
yang siap berjaga di bilik pelayanan informasi dan pengaduan.
2. Pemerintahan
Elektronik
Program
Pemerintahan Elektronik atau
e-government dimulai dari terpilihnya
Bupati
Sragen Untung Wiyono sejak tahun 2003 untuk tingkat kecamatan dan 2007/2008
untuk tingkat desa. Menurut beliau,
Sebelum membangun
infrastruktur, terlebih dahulu bangunkan manusianya. Oleh karena itu, Pejabat Publik di Sragen dikursuskan
komputer dan bahasa Inggris. Itu juga
menjadi
syarat bagi pejabat Sragen untuk dapat
naik
pangkat.
Untung
Wiyono yang berlatar belakang pengusaha itu sejak awal mengutamakan efisiensi
dalam menjalankan pemerintahannya. Teknologi informasi digunakan untuk
memangkas biaya. Sebelumnya, biaya telepon dan belanja alat tulis kantor
Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun. Dengan teknologi informasi,
pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun, berupa kerja sama dengan internet
service provider.
Aplikasi
kinerjanya di
antaranya laporan monitoring setiap dinas, satuan kerja, dan kecamatan, sarana pengiriman data, informasi dan
monitoring proyek secara online pada setiap satuan kerja, agenda kerja setiap
satuan kerja,
forum diskusi dan chatting antarpersonel dan satuan kerja, surat dinas atau
undangan.
Dengan
teknologi informasi itu, Untung Wiyono mengontrol kinerja birokrasinya yang
didukung 12.000 PNS dari komputer di ruang kerjanya. Kalau membutuhkan
pertemuan mendadak dengan camat atau kepala desa, Untung tak perlu memanggil
bawahannya, cukup mengadakan telekonferensi dengan webcam. Laporan harian
kegiatan pembangunan dan laporan keuangan cukup disampaikan lewat komputer.
Selain itu terdapat pula sistem informasi pemerintahan daerah, perizinan terpadu, sistem informasi perdagangan antarwilayah, kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan, pertanahan, sistem rumah sakit umum daerah, sistem informasi strategis, pendapatan daerah, pengelolaan barang daerah, sistem informasi geografis, kredit, dan pembayaran perusahaan daerah air minum.
Selain itu terdapat pula sistem informasi pemerintahan daerah, perizinan terpadu, sistem informasi perdagangan antarwilayah, kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan, pertanahan, sistem rumah sakit umum daerah, sistem informasi strategis, pendapatan daerah, pengelolaan barang daerah, sistem informasi geografis, kredit, dan pembayaran perusahaan daerah air minum.
3. Perekrutan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Sistm Kompetensi
Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah dalam proses penerimaan pegawainya didasarkan pada sistem
kompetensi atau yang biasa disebut dengan merit
system dimana perekrutan pegawainya berdasarkan kemampuan dan keterampilan,
bukan berdasarkan kedekatan hubungan saudara (nepotisme). Kebijakan perekrutan PNS dengan sistem ini menjadi sebuah pilihan
yang baik bagi daerah yang sudah berdesentralisasi dan dimaksudkan untuk
memperoleh pegawai yang berkualitas, berkompeten, profesional, dapat
diandalkan, kreatif, inovatif, dsb, sehingga diharapkan dapat mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis e-gov
di Kabupaten Sragen. Ada pun kunci sukses para pegawai negeri di Sragen adalah:
1. Tugas
biokrat adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Komitmen
(Kepala Daerah, DPRD, semua Satker dan seluruh stakeholder).
3. Kerjasama
dengan semua stakeholder.
4. Niat
dan keberanian untuk melakukan perubahan budaya dan etos kerja.
Hal-hal
tersebut di atas dilaksanakan di Sragen dan bukan hanya wacana, sehingga
pemimpinnya layak memperoleh gelar Leadership
Award dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Sosial dan
penghargaan-penghargaan lainnya. Sragen menyambut baik UU No. 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999.
4. Budidaya
Pertanian Organik
Masyarakat
Kabupaten Sragen yang berjumlah 865.375 jiwa, 58,22 %-nya berprofesi sebagai
petani, 11,16% sebagai pegawai/ usaha, dan sisanya bergerak di bidang lain.
Melihat potensi seperti ini, maka Bupati Sragen, Untung Wiyono,
memberdayakannya dengan mengeluarkan kebijakan dalam budidaya pertanian
organik.
Pemerintah
Kabupaten Sragen mendorong peningkatan produk unggulan daerah, antara lain
melalui produksi beras organik non
chemical pesticide delicio organic rice, Varietas Mentik Wangi, dan IR-64
dengan label Pelopor yang telah bebas dari pestisida dan residu zat kimia
lainnya serta beras ini dapat disejajarkan dengan produk sejenis dari luar
negeri. Total luas lahan pertanian padi organik di Kabupaten Sragen adalah
3.256,77 HA dengan total kapasitas produksi 19.439,78 ton (data tahun 2006).
Budidaya organik lainnya adalah kacang tanah, semangka, melon, jeruk besar (Citrus Celebia), dll.
5. Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan
Pelayanan
Jasa yang cepat, nyaman & murah menjadi idaman
bagi masyarakat Indonesia umumnya. Fenomena ini direspon secara positif dan
apresiatif oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dengan dibentuknya Badan Perijinan
Terpadu yang merupakan “Simbol Kepuasan” bagi masyarakat karena mampu dan
selalu memberikan Pelayanan Prima (Service Axcellent).
Salah
satu Inovasi yang dilakukan
Pemerintah Sragen adalah Proses Pembuatan KTP
yang singkat, akurat dan hemat, dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
(SIMDUK) yang dikemas dalam Proses Pembuatan KTP On-Line. Aplikasi SIMDUK yang
dibuat dengan Bahasa Pemrograman Borland Delphi dengan menggunakan database
MySQL ini digunakan untuk mengelola data kependudukan pada Kecamatan yang
lokasinya terpisah. Akan tetapi dengan berbasiskan teknologi Internet dimana
seluruh data dan aplikasi ditempatkan disatu titik yaitu Internet Data Center,
maka integritas keseluruhan data selalu terjamin. Dengan Aplikasi ini
keakuratan data sangat tinggi sehingga memberikan Pelayanan yang cepat, tepat
& aman sehingga masyarakat merasa nyaman selama Proses Pembuatan KTP.
Pemohon cukup datang membawa berkas persyaratan, mendaftarkan diri, melakukan
pembayaran dilanjutkan pemotretan. Selama proses pembuatan KTP Pemohon dimanjakan
dengan berbagai fasilitas seperti ruangan ber-AC, TV, News Letter Gratis dan
Hotspot Area. Dan satu hal yang sangat menarik dalam proses pembuatan KTP ini
adalah hanya membutuhkan waktu 2 menit saja.
6. Resi Gudang
Ketika panen raya datang, dimana
persediaan padi di pasaran melimpah dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan
harga gabah menjadi anjlok. Bila hal ini terjadi maka petani akan merugi.
Dengan berlatar belakang hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sragen sejak
tahun 2005 silam membuat sistem yang bertujuan untuk membantu petani agar tidak
dirugikan pada saat harga gabah sedang anjlok. Sistem tersebut disebut Resi
Gudang.
Kepala
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sragen, Ir. Joko
Purwanto, MM, menerangkan, salah satu bukti keseriusan pemerintah kabupaten
Sragen dalam memgembangkan sistem tersebut adalah dibangunnya Perusahaan Daerah
Pelopor Alam Lestari (PD.PAL) pada 2002 lalu. Dalam sistem ini, petani dapat
menjual ataupun hanya menitipkan hasil panennya dalam bentuk gabah atau beras
di gudang PD.PAL.
Bila
petani hanya menititipkan gabah atau berasnya ke gudang PD.PAL, petani yang
bersangkutan akan mendapatkan bukti penyimpanan berupa Resi Gudang. Resi
gudang adalah sertifikat atau bukti kepemilikan barang komoditas yang disimpan
atau dititipkan di gudang yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah
PD.PAL. Dampaknya, ketersediaan padi dipasaran dapat dikendalikan, dengan
demikian harga gabah pun tidak terlalu anjlok. Sistem ini menguntungkan
petani karena bisa menunda penjualan komoditas pascapanen.
Untuk
mengembangkan sistem resi gudang, mulai tahun 2008 ini, Pemerintah Kabupaten
Sragen bekerja sama dengan pedagang beras atau padi di wilayah Kabupaten
Sragen. Dari 131 pedagang beras dan padi yang mendaftar, hanya 72 pedagang yang
dinyatakan lulus dan memenuhi standar untuk menjadi rekanan PD.PAL dalam
mengembangkan sistem ini. Setelah kerjasama tersebut, Selain ke PD PAL, Petani
bisa menjual hasil panen ke 72 pedagang tadi. Salah satu syarat pedagang yang
memenuhi syarat menjadi rekanan adalah harus mempunyai pengering padi.
Tujuannya agar padi yang disimpan dapat bertahan lebih lama. Menurut Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen, padi akan dapat bertahan
lama bila dikeringkan sampai 14% komposisi airnya. Sistem yang dikembangkan
oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sejak tahun 2002 lalu, ternyata dilirik oleh
Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh
Kabupaten Sragen ini. Tahun 2006, pemerintah Pusat mengeluarkan Undang -Undang
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
7. Desa Siaga
Sehat
Desa
Siaga adalah desa yang memiliki kemampuan mengenali permasalahan kesehatan di
desa tersebut serta kemampuan menemukan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan
sumber daya masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Tujuan diadakannya desa
siaga di Kabupaten Sragen adalah terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat,
peduli, dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan serta meningkatkan
kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang
dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah penyakit, dan lainnya).
Desa
Pringanom merupakan salah satu desa di kabupaten Sragen yang menjadi desa
siaga. Untuk menjalankan tugas sebagai desa siaga, Desa Pringanom telah
membentuk wadah yang disebut Forum Kesehatan Desa (FKD) dengan tugas pokok
menjadi penentu arah kebijaksanaan pemerintah desa di bidang kesehatan.
Beberapa keputusan yang telah dibuat antara lain: pendirian Pos Kesehatan Desa,
pembentukan Kelompok Donor Darah, Sistem Pembiayaan Kesehatan (Jamkesmas dan
Dana Sehat di masing-masing lingkungan), UKBM (Posyandu Balita & Lansia
serta GSI), kader surveilance desa (PPJ, kader gizi) dan Ambulans Desa
(terjadwal).
8. Pembiayaan
Mikro
Di
Kabupaten Sragen terdapat setidaknya 69 persen UMKM bergerak di Sektor Industri
Pengolahan; selanjutnya diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 19 persen; Sektor
Perdagangan sebesar 7 persen; serta Sektor Pengangkutan sebesar 4 persen; serta
Sektor Pertambangan sebesar 1 persen. Produk-produk tersebut selanjutnya
dipasarkan ke pasar lokal, regional, nasional dan internasional. Sekitar 42
persen produk UMKM di Kabupaten Sragen berorientasi pada pasar lokal, 15 persen
pasar regional, 38 persen berorientasi pada pasar nasional sementara 5 persen
pada pasar internasional. Sebagian besar produk UMKM yang berada dalam siklus
berkembang dan matang merupakan salah satu aspek yang mendukung prospek
perkembangan UMKM di Kabupaten Sragen. Sekitar 46 persen produk UMKM di
Kabupaten Sragen berada dalam siklus perkembangan dan 38 persen berada dalam
siklus produk yang matang.
Program
pembiayaan mikro ditujukan untuk menumbuhkan lagi semangat masyarakat dalam
mengembangkan usaha mikronya yang disertai dengan adanya kerjasama dengan pihak
asing dalam bentuk mengekspor produk hasil usaha kecil dan menengah Kabupaten
Sragen ke luar negeri (kawasan regional dan internasional) yang dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan meningkatkan taraf hidup
masyarakat Kabupaten Sragen. Hal tersebut sama halnya seperti yang diterapkan
dalam pemerintahan Amerika dengan melakukan kemitraan dengan negara, pemerintah
daerah, maupun perusahaan swasta.
Selanjutnya
keberadaan desentralisasi di Kabupaten Sragen memunculkan inovasi baru dalam diri Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sesuai
dengan keinginannya, tentu saja inovasi yang dilakukan bertujuan untuk
mendukung kegiatan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Pemda Kabupaten Sragen.
Misalnya saja dalam upaya
peningkatan kesehatan dengan dibentuknya desa siaga,
yang mana ditujukan agar masyarakat desa di Kabupaten Sragen memiliki
kemandirian dan kematangan tentang kesehatan. Ini merupakan bentuk dukungan terhadap program kesehatan yang dilakukan
oleh pemerintah pusat. Diharapkan dngan adanya desa siaga ini, pemerintah dan
masyarakat setempat dapat tanggap dalam menghadapi berbagai jenis penyakit yang
menyerang lingkungan mereka. Sehingga jika ada penyebaran penyakit yang berdampak
pada kematian dapat dicegah sejak dini.
Kemudian dalam bidang ekonomi, dibentuk
program pembiayaan mikro yang ditujukan
untuk menumbuhkan lagi semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha mikronya
yang disertai dengan adanya kerjasama dengan pihak asing dalam bentuk
mengekspor produk hasil usaha kecil dan menengah Kabupaten Sragen ke luar
negeri (kawasan regional dan internasional) yang dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sragen.
Hal tersebut sama halnya seperti yang diungkapkan
oleh
Kettl (2000),
ia menggambarkan perkembangan di pemerintahan Amerika
dan mengindikasikan peralihan sebagai salah satu dari dua dimensi dari
transformasi terakhir. Pekerjaan pemerintahan federal dilakukan melalui
kemitraan dengan negara, pemerintah daerah, asosiasi sukarela, dan perusahaan
swasta. Lalu kemudian Laegreid (2003:
27) menyatakan bahwa stategi utama dalam reformasi di Norwegia adalah mencegah
adanya privatisasi dengan berkonsentrasi pada pengalihan struktur ke dalam
sektor publik. Hal ini juga dilakukan oleh Kabupaten Sragen dalam mewujudkan
kebijakan budidaya pertanian organik. Pemerintah Kabupaten Sragen hanya
melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya dapat
mendukung pelaksanaan desentralisasinya dan bukan memprivatisasikannya.
Sehingga para petani di Kabupaten Sragen tetap dapat memperoleh pendapatannya
secara layak dan dianggap sebagai profesi dan bukan menganggapnya sebagai buruh
kasar.
Dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, Pemda
Kabupaten Sragen tidak mau main-main dalam kegiatan tersebut. Karena pada
dasarnya fungsi pemerintah itu salah satunya yaitu sebagai pelayan publik.
Karena berbasis teknologi informasi (TI), Pemda Sragen tak tanggung-tanggung
merekrut tenaga profesional sebanyak 112 orang. Empat di
antaranya ahli TI yang kemudian dijadikan staf di Kantor Pengelolaan Data
Elektronik (KPDE). Selanjutnya, KPDE mulai membangun sistem jaringan. Selain itu Pemda setempat pun mengadakan pelatihan
TI bagi setiap pegawainya, itu juga menjadi syarat kenaikan pangkat. Namun,
dibalik krugaian yang diderita karena penerapan sistem TI ini, Pemda Sragen
saat ini telah merasakan keuntungannya. Teknologi
informasi digunakan untuk memangkas biaya. Sebelumnya, biaya telepon dan
belanja alat tulis kantor Kabupaten Sragen mencapai Rp 2,3 miliar per tahun.
Dengan teknologi informasi, pengeluaran hanya Rp 250 juta per tahun, berupa
kerja sama dengan internet service provider.
Serta dukungan dari masyarakat dalam pelayanan publik pun menjadi motivasi
tersendiri bagi pemerintah setempat.
C.
DAFTAR
PUSTAKA
